Melindungi Mahasiswa dari Komersialisasi Pendidikan

Pada kondisi tertentu, mahasiswa berada pada kondisi rentan, tak berdaya dan menjadi korban pelanggaran hak akibat komersialisasi pendidikan

Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Kemudian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 55 tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menandai rezim komersialisasi pendidikan. Universitas Riau langsung menerapkan aturan tersebut sejak 2013.

Subsidi silang buat meringankan masyarakat kurang mampu hanyalah hayalan yang tak kunjung kenyataan. Penggolongan biaya kuliah berdasarkan kemampuan ekonomi nyatanya : jauh panggang dari api.

UKT membiayai operasional proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Biaya operasional tersebut mencakup Biaya Langsung maupun Biaya Tidak Langsung.

Biaya langsung berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa. Seperti gaji, tunjangan, bahan habis pakai, sarana dan prasarana pembelajaran (seperti alat tulis, alat praktikum, bahan praktikum, meja dan kursi kuliah, perangkat teknologi yang dimanfaatkan pada saat perkuliahan dan lain-lain), Kuliah Kerja Nyata, ujian-ujian. Hingga saat ini komponen gaji dan tunjangan disubsidi penuh oleh pemerintah.

Sedangkan biaya tidak langsung dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran tetapi tidak berkaitan langsung. Komponennya terdiri dari biaya manajerial, honor-honor tenaga pendidik dan kependidikan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun bukan atau honor tenaga pendidik dengan tugas tambahan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana universitas, biaya daya dan jasa (internet, air, listrik, telefon), ekstra kurikuler organisasi mahasiwa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, akreditasi, yudisium, wisuda serta kegiatan pengembangan institusi lainnya.

Sejak peraturan tersebut terbit, pembayaran uang kuliah hanya dilakukan sekali diawal semester. Besaran uang kuliah didapat dari kebutuhan seorang mahasiswa selama satu semester ini lah yang dinamakan Biaya Kuliah Tunggal. Setelah didapatkan BKT, mahasiswa membayar UKT yang telah disubsidi pemerintah.

Biaya kuliah semakin meningkat jika dibandingkan sebelum diterapkannya UKT. Penggolongan UKT dari paling murah Rp. 500 ribu hingga belasan juta. Golongan 1 dan 2 sudah ditetapkan pemerintah Rp. 500 ribu dan Rp. 1 juta.

Sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 tahun 2017, Rektor suatu Perguruan Tinggi Negeri mengusulkan pengelompokan golongan UKT kepada Menteri untuk ditetapkan. Disinilah celahnya Rektor dapat menaikkan BKT untuk kepentingan komersialisasi pendidikan.

Belum lagi berapa persen kuota yang diberikan kepada mahasiswa untuk golongan paling murah yaitu 1 dan 2. Penulis sendiri saat masuk kuliah tahun 2013 sesuai dengan Permendikbud Nomor 55 tahun 2013, Menteri mensyaratkan hanya masing-masing 5 % dari keseluruhan mahasiswa. Artinya misalkan Universitas Riau menerima 5000 mahasiswa artinya hanya ada 250 orang golongan paling miskin yang mendapat uang kuliah. Tentu tak sebanding dengan sisanya yang menanggung uang kuliah mahal.

Belakangan,  kuota ini dinaikkan melalui Kepmenristekdikti No. 91/M/KPT/2018  ‘hanya’ 20 persen dari seluruh mahasiswa, Itu pun sudah gabungan penerima UKT kelompok 1, 2 dan mahasiswa beasiswa tidak mampu. Belum juga mengakomodir keinginan masyarakat untuk dapat kuliah dengan biaya terjangkau.

Bentuk-bentuk praktik lacur UKT

Temuan di lapangan menunjukkan banyak praktik pungutan liar yang dikenakan kepada mahasiswa. Hal ini disebabkan kurangnya informasi apa saja yang dibebankan kepada mahasiswa diluar UKT.

Melalui Lembaga Pers Mahasiswa Bahana Mahasiswa Universitas Riau  mendapati mahasiswa dimintai uang yang semestinya ditanggung UKT. Misal, pada 2016 kami menerbitkan laporan mahasiswa dikutip uang praktikum di Fakultas Pertanian untuk membeli bahan racun rumput, buah-buahan dan alat lainnnya. Senilai ratusan ribu.

Setelah terbit, uang mahasiswa buru-buru dipulangkan. Dalih kampus ada masalah pencairan uang untuk kebutuhan laboratorium jadi memakai uang mahasiswa dulu. Bagaimana kalau mahasiswa tersebut miskin?

Lain lagi soal fasilitas yang kurang layak didapat mahasiswa. Kebanyakan mengeluh saat mereka mesti bergantian memakai laboratorium di FKIP. Semestinya, mahasiswa mendapatkan haknya praktikum tanpa menunggu kelas lain selesai.

Anggaran UNRI yang besar kebanyakan untuk honorarium pejabat kampus. Tak banyak perubahan secara fisik apalagi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Mahasiswa dipandang tak berdaya oleh pemerintah soal biaya kuliah. Meski berkali-kali didemo tuntutan tak pernah dikabulkan. Ditambah, mahasiswa sekarang kebanyakan diam ketika haknya dirampas. Membayar begitu saja kutipan-kutipan dikampus tanpa mempertanyakan apa dasar hukumnya.

Nyatanya, akses keadilan masih susah didapatkan mahasiswa. Stigma takut ancaman dari kampus, dipersulit lulus kuliah, tak mau ada masalah, menghambat mahasiswa menegakkan keadilan. Hampir tak ada penulis mengetahui ada mahasiswa melaporkan kepada penegak hukum jika dimintai uang. Pejabat kampus semakin perkasa cenderung berlaku sewenang-wenang untuk kepentingannya (abuse of power).

Dalam kondisi inilah mahasiswa menjadi masyarakat rentan, tak berdaya dan menjadi korban pelanggaran hak atas pendidikan.

*Tulisan untuk syarat mengikuti Karya Latih Bantuan Hukum (Kalabahu) yang diselenggarakan YLBHI-LBH Pekanbaru pada 2018 lalu. Dengan tema esai  terwujudnya akses keadilan bagi masyarakat miskin, rentan dan tidak berdaya dan menjadi korban pelanggaran hak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *