Ombudsman RI harus Tetap Ada dan Berlipat Ganda

Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meminta negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Agaknya pesan luhur ini belum sepenuhnya dijalankan. Alih-alih menjamin, negara malah suka pilih kasih siapa yang dilayani terlebih dahulu.

Pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat itu sejatinya disusun melalui standar pelayanan. Standar ini lah menjadi tolok ukur apakah pelayanan sudah berjalan dengan baik. Pun sebagai pedoman bagi seorang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  menyelenggarakan pelayanan KTP di kantornya atau di ujung wilayah kecamatan, bagaimana kepala desa memberikan pelayanan.

Kelau belum diperbaharui, agaknya pemangku kepentingan perlu membaca Buku Panduan Standar Pelayanan Publik untuk Publik Sesuai UU 25 tahun 2009 yang diterbitkan Ombudsman RI tahun 2015. Di dalam buku ini sangat jelas bagaimana standar pelayanan bertujuan meningkatkan mutu pelayanan.  

Standar pelayanan dapat berupa dasar hukum pelayanan, persyaratan, jangka waktu layanan, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana/ fasilitas, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, evaluasi kinerja dan penanganan pengaduan.

Saya pernah menulis contoh kepatuhan instansi terhadap standar pelayanan. Membandingkan antara pelayanan di Kantor Camat dengan Kantor Desa.

Sesuai dengan judulnya, Bumi Langit Pelayanan Publik, kepatuhan standar pelayanan di Kantor Camat Huta Bayu Raja—daerah asal saya dengan Kantor Desa Tasik Seminai tempat saya mengikuti KKN dahulu. Tulisan ini dilombakan dan meraih juara I oleh Ombudsman RI Perwakilan Riau, jika ingin membaca tulisannya klik di sini.

Temuan saya adalah bergantung pada kemauan penyelenggara pelayanan publik dalam menerapkan standar pelayanan. Kepala Desa Tasik Seminai punya keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Saya update dari tulisan itu, pernah ada Camat yang ditugaskan dari Kantor Bupati Simalungun untuk membenahi. Nah, jadi catatan positif ketika penyelenggara pelayanan publik mau membenahi pelayanan. Meski tak lama menjabat—seperti yang kita tahu rotasi pejabat di Simalungun sangat dinamis—pelayanan sudah lebih baik.

Tak heran jika Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara pada 2019  menempatkan Pemkab Simalungun dengan kategori merah Survei Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.  

Berkaca dari masalah tersebut, perlunya pengawasan atas pelayanan publik yang diberikan pemerintah atau siapa saja yang diamanahkan rakyat. Maka Ombudsman perlu ada untuk mengawasi pelayanan publik. Lantaran, dengar-dengar kabar terbaru ini, Presiden Jokowi hendak menghapus sebanyak 18 lembaga/badan pemerintah.

Mengingkatkan kembali Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

***

Saya mengapresiasi adanya Kelas Pelayanan Publik yang diadakan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Pandemi Corona jadi momen yang tepat menggunakan media elektronik memberikan edukasi tentang Ombudsman. Tentu instansi ini kewalahan bagaimana menjaring Kedan Ombudsman dari 33 Kabupaten/Kota.

Nah, untuk jadi catatan adalah materi edukasi dibuat lengkap dan sistematis di sebuah platform yang bisa dijangkau lebih banyak orang. Saya belum mengetahui atau memang Ombudsman belum menyiapkan paket e-learning tersebut. Sepengetahuan saya, terbaru aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ombudsman RI.

Pengawasan pelayanan publik tentu tidak akan berjalan optimal tanpa partisipasi masyarakat. Harapannya, Kedan ini memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya sehingga kekuatan Ombudsman pun berlipat ganda.   

Jadi Ombudsman RI harus ada tetap ada dan berlipat ganda.#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *